Kronologi Kasus Korupsi Dana BOPF Sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Sejumlah pejabat di lingkungan Kementrian Agama Karawang diperiksa terkait penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan dan fasilitas (BOPF) untuk sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Senin 22 Agustus 2016.

Dari ke 12 pejabat Kementerian Agama (Kemenag) yang dipanggil, hanya lima orang yang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Karawang.

"12 orang yang dipanggil, tapi hanya lima orang yang memenuhi panggilan penyidik," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri setempat Titin Herawati Utara di Karawang.

Kelima saksi ditanya seputar dana BOP yang bersumber dari APBD Karawang tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar Rp 9 miliar. Pasalnya dalam kasus ini, terjadi pemotongan anggaran sebesar 15 persen dari total bantuan yang diterima setiap siswa.

"Pertanyaannya hanya seputar aturan dan kapasitas serta kewenangan masing-masing pejabat. Karena ini masih pemeriksaan pertama," papar dia.

Lebih lanjutnya, Titin mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Dadan Sugardan. Sebab kegiatan BOP merupakan salah satu program Disdikpora, yang disalurkan melalui bagian Kesra di lingkungan Setda Karawang kemudian ke Kementerian Agama Karawang.

"Kedepannya diharapkan para pejabat di Disdikpora bisa koperatif dalam pemeriksaan, agar penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar," harap Titin.

Kasus yang menelan anggaran hingga 9 miliar ini, bermula ketika ada laporan dari masyarakat kepada Kejari Karawang. Mendapat laporan itu, pihak Kejari langsung mengambil tindakan dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 pejabat Kemenag. Namun hanya lima saksi yang memenuhi panggilan.

Selain pejabat Kemenag, Kejari juga sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Dadan Sugardan  dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Cecep Mulyawan.